Dana Aspirasi DPR Untuk Apa?

Sebelum berbicara mengenai tentang dana aspirasi yang kontroversal. Terlebih dahulu yang harus dibahas terkait dengan tugas dan wewenang DPR RI yang salah satu nya tercantum  “Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat”. Dari hal tersebut kita bisa menganalisis, bahwa tanpa harus ada dana tambahan pun, itu  adalah salah satu pekerjaan yang harus dilakukan  DPR RI . Berkaca dari berbagai survey, Negara Kesatuan  Republik Indonesia merupakan  negara yang gaji wakil rakyatnya terbesar di dunia. Data  tersebut  dilansir oleh Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF), bahwa gaji anggota DPR RI berada di peringkat keempat terbesar di dunia – bahkan mengalahkan Amerika – setelah Nigeria (116 kali lipat pendapatan per kapita penduduknya ), Kenya (76 kali lipat) dan Ghana (30 kali lipat). Bisa dibayangkan, negara yang Amerika yang menjadi kiblat demokrasi Negara Indonesia pun gaji wakil rakyatnya tidak begitu besar seperti di Indonesia.

    Berikut adalah rincian yang didasarkan pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.

No.	Uraian		Penerimaan Setelah Dipotong Pajak (Rp)
			Anggota DPR Merangkap Ketua	Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD	Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
			AD
A	GAJI POKOK DAN TUNJANGAN :
	1.	Gaji Pokok (GP)	4.200.000	4.200.000	4.200.000
	2.	Tunjangan Istri (10% GP)	420.000	420.000	420.000
	3.	Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP)	168.000	168.000	168.000
	4.	Uang Sidang/Paket
	5.	Tunjangan Jabatan	2.000.000   9.700.000	2.000.000 9.700.000	2.000.000 9.700.000
	6.	Tunjangan Beras rata-rata 4 jiwa @10 Kg = 4 x 10 x 4.230
	7.	Tunjangan PPH Pasal 21	198.000	198.000	198.000
			1.729.608	1.729.608	1.729.608
Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan			18.415.608	18.415.608	18.415.608
	Potongan-potongan
	1.	Iuran Wajib 10% (GP + Tunjangan Keluarga)	478.000	478.000	478.000
	2.	Pajak PHH Pasal 21
			1.729.608	1.729.608	1.729.608
Jumlah Potongan-potongan			2.208.408	2.208.408	2.208.408
A	Jumlah Penghasilan Gaji Pokok dan Tunjangan Bersih		16.207.200	16.207.200	16.207.200
No.	Uraian		Penerimaan Setelah di Potong Pajak (Rp)
			Anggota DPR Merangkap Ketua	Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD	Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
			AD
B	PENERIMAAN LAIN-LAIN :
	1.	Tunjangan Kehormatan	4.460.000	4.300.000	3.720.000
	2.	Tunjunangan Komunikasi Intensif	14.140.000	14.140.000	14.140.000
	3.	Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran.	3.500.000	3.000.000	2.500.000
	4.	Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalitas Konstitusional Dewan.	600.000	500.000
	5.	Dukungan Biaya Bagi Anggota yang Merangkap Menjadi Anggota Badan/Panitia Anggaran.	2.000.000	1.200.000	1.000.000
	6.	Bantuan Langganan Listrik dan Telepon.	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	7.	Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Intensif.	8.500.000	8.500.000	8.500.000
B	Jumlah Penerimaan Lain-lain		38.700.000	37.440.000	35.360.000
	Jumlah Take Home Pay (A+B)		54.907.200	53.647.200	51.567.200

Menurut hemat penulis, untuk dana aspirasi saja pemerintah akan menggelontorkan dana APBN 20 Milyard pertahun untuk satu anggota DPR. Tentu akan menjadi suatu pemborosan anggaran. Dana aspirasi sejatinya adalah untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Tentu apabila dana dengan jumlah 20 Milyard pertahun untuk satu anggota terlalu banyak. Ditambah lagi DPR sudah ada anggaran sendiri untuk reses dan kunjungan ke daerah. Maka akan menjadikan pemasukan-pemasukan lebih pada DPR dan menjadi rawan penyelewengan Korupsi.

Selain itu, wakil rakyat kita akan terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan tunjangan. Apabila melihat hasil kerjanya, tentu setiap tahun selalu tidak memuaskan. Seperti dijelaskan diatas,dana untuk aspirasi sebenarnya ada juga pada masa Reses yaitu masa dimana wakil rakyat tersebut kembali ke daerah pemilihannya untuk mendengar aspirasi keluh kesah masyarakat daerah yang memilihnya. Jadi apabila penambahan atau pencairan dana aspirasi ini tentu akan semakin memanjakan wakil rakyat. Faktanya  produk undang-undang yang dihasilkan oleh wakil rakyat  cenderung tidak pro pada rakyat. Sebagai penyambung lidah rakyat. Harus nya DPR bisa mentrasformasikan keinginan rakyat dan melindungi hak-hak rakyat yang selanjutnya lewat produk hukum ( undang-undang). Bukan malah semakin membebankan rakyat. Karena toh gaji dan fasilitas mereka yang dipakai adalah hasil keringat rakyat, hasil keringat buruh, hasil keringat orang-orang yang mampu dan tidak mampu yang diperas dari pajak rakyat.

Share it →

Tweet