Editor :
Edward Aspinall, Marcus Mietzner, Dirk Tomsa
Penerbit :
Institute Of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore
Tahun :
Maret 2015
Halaman :
XVIII+360
Tampuk kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono yang berlangsung selama dua periode (2004-2010, 2010-2014) merupakan
suatu tahapan yang menentukan dalam sejarah demokrasi Indonesia modern. Dalam
konteks ini, Yudhoyono bukan saja presiden pertama Indonesia yang dipilih
secara langsung, namun juga presiden kali pertama yang kembali secara
demokratis. Kemunculannya dipanggung politik pasca reformasi yang penuh
pergolakan, membuat terpilihnya kembali sebagai R1 selama dua periode
berturut-turut yang ditopang oleh stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi
yang kokoh.
Kendati demikian, sejumlah aspek
lain dalam kepemimpinannya tetap saja menuai kontroversi. Meskipun para
pendukungnya beranggapan bahwa kepresidenanya sebagai suatu periode sukses
konsolidasi demokrasi, namun banyak kalangan melihatnya sebagai dekade stagnasi
dan sebagai periode yang ditandai dengan hilangnya berbagai peluang.
Buku ini adalah buku perdana paling
komprehensif yang berupaya untuk mengevaluasi berbagai capaian keberhasilan
sekaligus kelemahan pemerintah SBY. Sebagai kumpulan tulisan dari sejumlah
rekam jejak SBY di kancah pembangunan ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia,
kebijakan luar negeri, sektor lingkungan, hingga sektor keamanan.
Buku yang berketebalan 378 halaman
ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut. Sebanyak lima belas (15)
bab yang terdapat dalam buku ini terpilah dalam empat tema besar berikut.
Bagian Pertama mengupas tentang kepribadiannya yang ditilik dari perspektif
komperatif dan perspekti internasional. Bagian Kedua, mengulas tentang
bagaimana kondisi institusi-institusi, politik dan keamanan selama pemerintahan
SBY berlangsung. Bagian Ketiga menyoalkan tentang bagaimana upaya kepemimpinan
SBY menegakkan kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan.
Dan pada Bagian Keempat mengkaji tentang bagaimana formulasi kebijakan sosial
dan ekonomi selama satu dekade pemerintahan SBY berkuasa (Hlm. 19). Untuk
mengetahui rincian topic pada kelimabelas bab tersebutm silahkan melihat pada
lampiran daftar isi di akhir tulisan review buku ini.
Stabilitas Cum Stagnasi
Dengan didahului oleh sebuah bab
pengantar ringkas dari para editor-Edward Aspinall, Marcus Meitzner dan Dirk
Tomsa- bertajuk The Moderating President : Yudhoyono’s Decade in Power, pembaca
diajak untuk secara cepat mengupas rekam jejak SBY selama sepuluh tahun
memimpin. Dalam rekam jejak itu , Aspinal,dkk. Beruntun mengulas mulai dari
latar kemunculan SBY di panggung perpolitikan nasional, pola kepemimpinannya
yang bercorak “Semi-Presidensialisme” , gaya kepemimpinannya yang gemar
memoderasi dan kiprahannya dalam menjaga stabilitas demokrasi selama satu tahun
dekade. Lebih jauh lagi , Aspinal, dkk. Menyodorkan sebuah catatan penegasan
bahwa periode kepemimpinan SBY tidak bisa dibaca semata sebagai sebuah periode
stabilitas demokrasi, melainkan juga sebagai dekade stagnasi demokrasi yang
sesungguhnya semakin diperunyam oleh beragam ancaman konsolidasi demokrasi
Indonesia dalam jangak panjang. (Hlm.18-19).
Sesuai dengan pengantar tulisan dari
para editor itu, prolog ringkas dari Dewi Fortuna Anwar- mantan Deputi
Seswapres Bidang Politik-diposisikan sebagai sebuah tulisan yang
merepresentasikan cara pandang “orang-dalam” yang sedikit banyak berkontribusi
dan mewarnai kebijakan SBY sekurangnya selama separuh dekade terakhir. Dalam
pandangan Anwar, setidaknya ada tujuh capaian kunci yang patut untuk dicatat
sebagai warisan dari pemerintahan SBY, yaitu berhasilnya transformasi politik
demokratis, semakin berkembangnya proses desentralisasi , semakin kuatnya kesatuan,
keamanan , dan kemampuan menghadapi krisis, terciptanya iklim politik dan
keamanan yang ditopang oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang kokoh, semakin
kuatnya kombinasi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang kokoh semakin
kuatnya kombinasi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, semakin aktifnya
Indonesia di level regiobak maupun internasional dan bangkitnya kakuatan
masyarakt sipil di Indonesia selama satu dekade (Hlm. 23-28).
Namun sederetan panjang keberhasilan
SBY tetap saja menyisakan sejumlah catatan kelemahan dalam pandangan Anwar.
Tiga catatan serius yang dilontarkannya adalah masih kelemahnya penegakan dan
perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama tidak tertuntaskannya kasus Munir
dan sejumlah pelanggaran kebebasan beragama, maraknya kasus korupsi di tubuh
Partai Demokrat yang dipimpin SBY dan lemahnya peran wakil presiden kedua,
Boediono yang terlalu low profile dan tidak ditopang oleh basis kekuatan
politik yang memadai. (Hlm 29-31).
Sorotan tajam para pakar banyak
tertuju pada politik SBY yang tetap membiarkan bertumbuhnya konservatifisme
agama dan berbagai pelanggaran hak asasi lainnya. Hal itu jelas mengancam upaya
penegakan kesetaraan gender, kohesi sosial, (Melani Budiantara,dkk. Hlm 192-216),
sekaligus mengancam kebebasan beragama terutama bagi “kaum minoritas” (Robin
Bush, hlm. 239-257). Banyak kasus, nasional dan internasional , menunjukan
bahwa SBY menggunakan konsep hak asasi manusia hanya ketika itu menguntungkan
secara politik saja (Dominic Berger, 217-235). Menyoal kebijakan pro
lingkungan, sulit sekali untuk menilai bahwa SBY memiliki motivasi yang kuat
untuk memproteksi lingkungan dan mengurangi tingkat emisi rumah kaca di
Indonesia. Realisasi kebijakan pro lingkungan yang dijalankan tak sebesar
komitmen-komitmen yang dibuatnya (Patrick Anderson dkk, 258-275).
Pertumbuhan Cum
Ketinggalan
Menyoal pada kondisi perekonomian
di era SBY, Hal Hill dengan tegas menyatakan bahwa pergolakan ekonomi makro
bisa dikatakan relative berhasil. Meskipun demikian, ia kehilangan banyak
peluang terutama soal menjawab berbagai tantangan reformasi ekonomi yang
fundamental seperti subsidi BBM, deficit infrastruktur, nasionalisme ekonomi
dan persoalan ketimpangan (Hlm. 281). Berbagai kebijakan pasar tenaga kerja
yang bias sektor formal kian memperlebar jurang ketimpangan upah dnegan
mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal (Hlm 300).
Christ Manning dan Riyana Miranti
memberikan penekanan senada bahwa kesuksesan ekonomi makro dan program
pengentasan kemiskinan di era SBY tidak begitu dirasakan dampaknya oleh warga
miskin. Faktanya, distribusi pendapatan tidak mengalami perbaikan. Bahkan,
jurang ketimpangan justru kian menganga lebar selama periode kedua
kepemimpinannya (Hlm. 303). Situasi itu terjadi karena program penciptaan
lapangan kerja menggunakan beragam strategi besar yang tidak jarang justru
menyasar pada kelompok lain. Alih-alih menyasar kelompok prioritas, perbaikan
kondisi kerja dan upah berbelok menyasar ke kelompok wrga yang justru telah
bekerja. (Hlm. 321).
Menyoal kebijakan kesejahteraan
sosial, Dina Wisnu ddk menambahkan catatan kelemahan SBY yang sekedar main
aman. Kendati program kesejahteraan sosial begitu berlimpah dan beragam, namun
program-program itu miskin perencenaan dan hanya disesaki gagasan berjangka
pendek. Satu bukti nyata atas itu adalah keengganan SBY untuk mengesahkan skema
asuransi kesehatan nasional yang baru. Singkatnya, SBY telah gagal gagal memanfaatkan
dari kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memperbaiki basis kesejahteraan
rakyat Indonesia. (Hlm. 342).
Beberapa Soal Tercecer
Harus diakui, buku ini memiliki
kekayaan substansi yang tidak / belum dimiliki oleh buku lainnya . ulasan
bernas yang tertuang dari hasil evaluasi para pakar di masing-masing bidang
merupakan catatan penting pantas untuk diapresiasi. Melalui besutan para editor
yang piawai, keseluruhan buku ini menunjukan koherensi substansi yang adekuat.
Meskipun demikian, terdapat sejumlah
isu penting yang luput dari bidikan para pakar dalam buku ini. Setidaknya ada
tiga isu yang kurang mendapat artikulasi secara memadai. Pertama, isu tentang kebijakan SBY untuk tetap mempertahankan
subsidi BBM. Kendatipun Hill sudah menyinggungnya, namun isu sepenting ini
sangat tidak memadai untuk sekedar diulas sebagai eksemplar kecil dalam
kebijakan ekonomi makro nasional.
Kedua,
ulasan tentang pengabaian SBY atas pembangunan infrastruktur di luar Jawa
mendapatkan porsinya yang sangat minimal. Jika betul bahwa desentralisasi
kekuasaan telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia, mengapa persoalan deficit
infrastruktur ini tidak mendapatkan ulasan dengan porsi yang memadai. Kendatipun
Hill berualangkali menyebut deficit infrastruktur, namun persoalan itu hanya
diposisikan sebagai eksemplar kecil yang seolah tidak memiliki signifikansinya.
Ketiga,
isu krusial lain yang tak kalah terabaikan dalam buku ini adalah minimnya
kupasan tentang pengabaian sektor pertanian selama dua periode pemerintahan
SBY. Akibat pengabaian pada sektor pertanian itu, kehidupan petani tidak banyak
berubah dan justru harus memikul beban berat akibat kebijakan impor beras. Di saat,
kehidupan petani tetap saja terpuruk , kehidupan pekerja non-pertanian, seperti
guru, justru meningkat hampir 100% karena kebijakan sertifikasi guru dan
insentif gaji ke 13 dan lain-lain. Nampaknya, kebijakn itu berimplikasi besar
pada ketimpangan sosial yang semakin menganga. Hal itu terindifikasikan pada
peningkatan angka koefisien gini dari 0,3 menjadi 0,4. Kesenjangan sosial ini
merupakan bom waktu yang siap meledak menjadi ketidakpuasan sosial yang massif.
Pendek kata, pengabaian SBY terhadap
sektor pertanian ini mestinya dibaca sebagai biang keladi dari persistensi
kemiskinan structural yang mesti diderita oleh mayoritas rakyat di wilayah
pedesaan di seantero negeri ini. Absennya kebijakan afirmatif selama
pemerintahana SBY ini jelas akan membawa dampak ikutan yang jauh dan panjang ke
masa depan. Bagaimanpun juga, demokrasi substansif tidak akan tercapai ketika
pemerintahan tidak bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat mayoritas yang
seringkali terabaikan semacam ini. Cepat atau lambat , “ social chaos” senantiasa siap meruyak. Tinggal menunggu
momentumnya.
